Gubernur DKI Jakarta Perintahkan Pembongkaran Ratusan Lapangan Padel Tak Berizin PBG

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas memerintahkan pembongkaran terhadap 185 lapangan padel di ibu kota yang diketahui beroperasi tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pembangunan dan keselamatan publik di tengah maraknya tren olahraga padel.

Dari total 397 lapangan padel yang terdata di wilayah Jakarta, hanya 212 di antaranya yang telah mengantongi izin resmi. Angka ini menunjukkan bahwa hampir separuh fasilitas olahraga tersebut masih belum memenuhi standar perizinan yang berlaku, menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan kepatuhan dalam pembangunan fasilitas publik.

Urgensi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah dokumen perizinan yang wajib dimiliki oleh setiap bangunan, termasuk fasilitas olahraga seperti lapangan padel. PBG, yang dulunya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah instrumen krusial untuk memastikan bahwa suatu bangunan telah memenuhi standar teknis keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan aksesibilitas.

• Keselamatan Struktur: PBG menjamin bahwa konstruksi lapangan padel dirancang dan dibangun sesuai kaidah teknis yang aman, mencegah risiko roboh atau kerusakan fatal yang dapat membahayakan pengguna.
• Kesesuaian Tata Ruang: Dokumen ini memastikan bahwa pembangunan tidak melanggar rencana tata ruang kota, menghindari masalah kemacetan, banjir, atau gangguan lingkungan lainnya.
• Kenyamanan Lingkungan: Aspek PBG mencakup pengaturan pencahayaan, ventilasi, dan sanitasi yang memadai untuk kenyamanan pengguna serta meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.
• Aksesibilitas: PBG juga memperhatikan aksesibilitas bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, memastikan fasilitas dapat dinikmati secara merata.

Tanpa PBG, sebuah bangunan tidak hanya dianggap ilegal secara hukum, tetapi juga berpotensi besar menimbulkan berbagai masalah teknis dan lingkungan. Ini adalah isu yang sering dihadapi oleh pemerintah kota dalam menata ruang publik dan properti pribadi, sebagaimana pernah terjadi pada penertiban bangunan liar di bantaran sungai atau penegakan aturan bangunan bertingkat yang tidak sesuai fungsi.

Implikasi Hukum dan Risiko Operasional bagi Pengelola

Perintah pembongkaran dari Gubernur Pramono Anung bukan sekadar ancaman, melainkan penegasan akan konsekuensi hukum serius bagi pengelola lapangan padel yang membandel. Selain risiko pembongkaran paksa, mereka juga dapat menghadapi denda administratif hingga sanksi pidana sesuai undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku. Kebijakan ini mengirimkan sinyal kuat kepada seluruh pelaku usaha di Jakarta untuk selalu memprioritaskan legalitas dan kepatuhan.

Selain itu, operasional tanpa PBG juga membawa risiko besar bagi pengelola, seperti:

• Tidak Adanya Perlindungan Hukum: Jika terjadi kecelakaan atau insiden di lapangan padel yang tidak berizin, pengelola akan berada dalam posisi yang sangat rentan tanpa perlindungan hukum yang memadai.
• Kesulitan Asuransi: Fasilitas ilegal kemungkinan besar akan kesulitan mendapatkan cakupan asuransi yang diperlukan, meninggalkan pengelola bertanggung jawab penuh atas segala kerugian.
• Penurunan Kepercayaan Publik: Beroperasi secara ilegal dapat merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kelangsungan bisnis.

Tindakan tegas Pemprov DKI Jakarta ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi sektor-sektor lain yang mungkin masih abai terhadap perizinan. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan tertib, di mana semua pihak mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi kepentingan bersama.

Langkah Penertiban dan Harapan Pemprov DKI

Gubernur Pramono Anung menekankan bahwa penertiban ini bukan untuk menghambat pertumbuhan olahraga padel, melainkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berlangsung secara teratur dan bertanggung jawab. “Kami tidak ingin ada fasilitas yang beroperasi tanpa dasar hukum yang jelas. Ini demi keselamatan dan kenyamanan semua pihak,” ujar Pramono dalam pernyataannya.

Pemerintah DKI Jakarta melalui dinas terkait, seperti Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, akan segera menindaklanjuti perintah ini dengan melakukan identifikasi lebih lanjut dan mengeluarkan surat peringatan resmi kepada para pengelola lapangan padel yang belum memiliki PBG. Proses pembongkaran akan dilakukan secara bertahap jika peringatan tersebut tidak diindahkan. Pengelola yang masih berniat beroperasi diharapkan segera mengurus PBG mereka sesuai prosedur yang berlaku.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kota dan menjamin bahwa setiap pembangunan berkontribusi positif terhadap lingkungan perkotaan. Warga Jakarta juga diimbau untuk lebih proaktif melaporkan jika menemukan bangunan atau fasilitas yang diduga tidak memiliki izin, sehingga partisipasi publik dapat membantu mewujudkan Jakarta yang lebih tertib dan aman. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur PBG dapat diakses melalui portal resmi pemerintah daerah.