KSPI Desak Pembatalan Impor 105 Ribu Mobil India, Ancaman Serius bagi Buruh Lokal

KSPI Desak Pembatalan Impor 105 Ribu Mobil India, Ancaman Serius bagi Buruh Lokal

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan penolakan keras terhadap rencana pengadaan 105.000 unit mobil pick-up yang diimpor dari India. Kendaraan-kendaraan tersebut rencananya akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. KSPI menilai kebijakan impor masif ini berpotensi besar merugikan dan mengancam keberlangsungan industri otomotif nasional serta nasib puluhan ribu buruh lokal yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Desakan pembatalan ini menyuarakan kekhawatiran mendalam akan dampak domino yang mungkin ditimbulkan terhadap perekonomian dan lapangan kerja di Tanah Air.

### Ancaman Nyata Terhadap Industri dan Buruh Lokal

Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa impor kendaraan dalam jumlah fantastis ini merupakan pukulan telak bagi sektor otomotif Indonesia yang tengah berupaya bangkit dan memperkuat rantai pasok lokal. “Bagaimana mungkin pemerintah membiarkan impor 105 ribu unit mobil dari India, sementara industri otomotif kita memiliki kapasitas produksi yang memadai dan ribuan buruh lokal membutuhkan pekerjaan?” ujar Iqbal, mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap produk dalam negeri dan perlindungan tenaga kerja.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan impor semacam ini akan secara langsung menggerus pangsa pasar produk lokal, mengurangi permintaan terhadap komponen-komponen yang diproduksi di dalam negeri, dan pada akhirnya dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Ribuan buruh di pabrik perakitan, manufaktur komponen, hingga sektor pendukung lainnya terancam kehilangan mata pencarian jika pasar dibanjiri produk impor. KSPI mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang secara menyeluruh kebijakan ini dan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sebagai manifestasi dari keberpihakan pada ekonomi rakyat.

* Potensi PHK Massal: Penurunan pesanan di pabrik lokal akibat serbuan mobil impor.
* Penurunan Produksi Lokal: Pabrik otomotif nasional terpaksa mengurangi target produksi.
* Pelemahan Rantai Pasok Domestik: Industri komponen lokal kehilangan pasar dan insentif untuk berinvestasi.
* Kesenjangan Neraca Dagang: Impor besar-besaran memperburuk defisit perdagangan.

### Kritik Terhadap Proyek Kopdes Merah Putih dan Transparansi Pengadaan

KSPI juga mempertanyakan urgensi dan transparansi di balik proyek pengadaan mobil untuk Kopdes Merah Putih ini. Mereka mendesak agar pemerintah menjelaskan secara detail alasan di balik keputusan untuk mengimpor dari India, bukannya mengoptimalkan produk yang sudah ada dan diproduksi di Indonesia. “Apakah tidak ada produk pick-up lokal yang memenuhi spesifikasi untuk Kopdes? Atau adakah alasan lain yang tidak diungkap ke publik terkait kebijakan ini?” tambah Said Iqbal, menuntut kejelasan dari pihak penyelenggara proyek.

Proyek pengadaan kendaraan untuk koperasi desa seharusnya menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan sekaligus memberdayakan industri nasional. Dengan memilih jalur impor, pemerintah dinilai telah menyia-nyiakan kesempatan emas untuk menciptakan efek berganda bagi perekonomian domestik. Ini bukan kali pertama polemik impor kendaraan memicu reaksi keras serikat pekerja. Sebelumnya, pemerintah juga pernah menghadapi desakan serupa terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa yang seharusnya mengutamakan produk dalam negeri demi peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

### Seruan untuk Kebijakan Pro-Industri dan Buruh Nasional

KSPI berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi buruh dan pelaku industri lokal. Mereka menyerukan adanya kebijakan yang lebih proaktif dalam melindungi dan mengembangkan industri otomotif nasional, termasuk dengan memberikan insentif bagi produsen lokal dan memastikan prioritas penggunaan produk dalam negeri dalam setiap proyek pengadaan berskala besar. Langkah-langkah strategis diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk impor, tetapi juga menjadi pemain utama dalam industri manufaktur global.

Said Iqbal menekankan bahwa perlindungan terhadap buruh lokal dan industri nasional merupakan investasi jangka panjang bagi kemandirian ekonomi bangsa. “Pemerintah harus mengambil sikap tegas. Batalkan impor ini dan cari solusi dengan melibatkan produsen lokal. Ini tentang keberpihakan kepada rakyat dan masa depan industri kita,” pungkasnya, menyerukan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, dan kapasitas industri dalam negeri demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.