Jakarta – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, kembali menegaskan komitmen institusinya untuk senantiasa terbuka terhadap berbagai bentuk kritik dan masukan dari masyarakat. Penegasan ini bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari keseriusan Polri dalam mewujudkan reformasi institusi yang berkelanjutan serta menjaga iklim demokrasi yang sehat di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam forum-forum internal kepolisian dan pertemuan dengan elemen masyarakat, menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai landasan utama.
Jenderal Sigit menyadari bahwa dalam era keterbukaan informasi seperti saat ini, kritik adalah bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial dan kenegaraan. Baginya, kritik bukanlah ancaman, melainkan justru indikator penting untuk mengetahui sejauh mana kinerja Polri telah memenuhi ekspektasi publik. “Polri tidak akan anti kritik. Justru kritik adalah vitamin bagi kami untuk terus berbenah dan menjadi lebih baik. Kami harus selalu terbuka terhadap setiap masukan, baik yang konstruktif maupun yang pedas, karena itu adalah cermin dari suara rakyat yang kami layani,” ujar Jenderal Sigit, menegaskan filosofi keterbukaan yang harus dipegang teguh seluruh jajaran kepolisian.
Keterbukaan Sebagai Fondasi Kepercayaan Publik
Komitmen terhadap keterbukaan ini menjadi pilar utama dalam membangun kembali dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dalam beberapa tahun terakhir, Polri telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan transparansi, mulai dari sistem pengaduan yang lebih mudah diakses, pelaporan kinerja yang lebih detail, hingga membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan media. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan Polri dapat diawasi serta dipertanggungjawabkan kepada publik. Kepercayaan publik adalah aset tak ternilai bagi Polri, dan hanya bisa didapat melalui tindakan nyata yang menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan, belajar, dan memperbaiki diri.
Kritik dari masyarakat, media, atau lembaga swadaya masyarakat seringkali menyoroti isu-isu sensitif seperti dugaan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang, atau lambatnya penanganan kasus. Jenderal Sigit menyatakan bahwa setiap kritik tersebut harus ditanggapi dengan serius dan ditindaklanjuti secara profesional. “Setiap ada aduan atau kritik, kami akan segera melakukan evaluasi. Jika memang ada kesalahan, kami tidak ragu untuk melakukan koreksi dan menindak oknum yang melanggar. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat,” tegasnya. Pendekatan proaktif ini diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik dan membangun hubungan yang lebih harmonis antara Polri dan masyarakat.
Komitmen Kuat Terhadap Reformasi Institusi yang Berkelanjutan
Lebih dari sekadar retorika keterbukaan, komitmen Kapolri juga tercermin dalam agenda reformasi institusi yang terus digulirkan. Reformasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan profesionalisme sumber daya manusia (SDM), perbaikan sistem pelayanan publik, pemberantasan praktik korupsi, hingga modernisasi peralatan dan teknologi. Tujuan utamanya adalah mewujudkan Polri yang “Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan (PRESISI)”.
Dalam konteks profesionalisme, Sigit menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi anggota Polri, khususnya dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap tugas. Penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan menjadi prioritas. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi di internal Polri juga terus digalakkan melalui penguatan pengawasan internal dan penindakan tegas terhadap setiap anggota yang terbukti terlibat praktik ilegal. Ini adalah langkah krusial untuk membersihkan nama institusi dan memulihkan integritas Polri di mata publik.
Aspek pelayanan publik juga menjadi fokus reformasi. Berbagai inovasi berbasis teknologi digital telah diimplementasikan, seperti layanan perpanjangan SIM dan SKCK secara daring, sistem tilang elektronik (ETLE), serta aplikasi pengaduan masyarakat. Inovasi ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kepolisian, mengurangi potensi praktik pungutan liar, dan meningkatkan efisiensi. Sigit percaya bahwa dengan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan, kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat.
Menjaga Iklim Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
Peran Polri dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia tidak bisa diremehkan. Institusi ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak fundamental warga negara, termasuk hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berekspresi, dapat dijalankan tanpa rasa takut, selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri akan selalu menjadi garda terdepan dalam melindungi kebebasan berdemokrasi, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan tidak memprovokasi perpecahan.
Polri berkomitmen untuk bertindak secara imparsial dan profesional dalam menghadapi setiap demonstrasi atau kegiatan publik, memastikan keamanan bagi semua pihak yang terlibat. Penegakan hukum akan selalu didasarkan pada prinsip keadilan dan tanpa pandang bulu, untuk semua lapisan masyarakat. Hal ini krusial untuk menjaga prinsip persamaan di mata hukum, sebuah pilar penting demokrasi. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman dalam menyuarakan aspirasinya, dan konflik sosial dapat diminimalisir melalui dialog dan penegakan hukum yang adil.
Dalam menjaga iklim demokrasi, Polri juga proaktif dalam mencegah penyebaran informasi palsu (hoax) dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa. Namun, upaya ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, dengan penekanan pada edukasi dan literasi digital masyarakat agar lebih bijak dalam bermedia sosial.
Secara keseluruhan, komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membuka diri terhadap kritik, melanjutkan reformasi institusi, dan menjaga iklim demokrasi merupakan langkah strategis yang sangat vital. Ini bukan hanya tentang memenuhi tuntutan zaman, tetapi juga tentang membangun sebuah institusi kepolisian yang modern, profesional, dan dicintai oleh rakyatnya, serta menjadi pilar kuat dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan demokratis.