Pekerja Teknologi Desak Microsoft Batalkan Kontrak Dukung Pengawasan ICE dan Tindakan Israel
REDMOND, Washington – Sejumlah pekerja teknologi, di bawah naungan kampanye No Azure for Apartheid (NOAA), menggelar aksi protes dan piket informasi di kantor pusat global Microsoft di Redmond, Washington, pekan ini. Mereka menuntut Microsoft membatalkan semua kontrak yang memberikan dukungan teknologi untuk pembersihan etnis warga Palestina oleh Israel dan kampanye teror Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) di Amerika Serikat.
Aksi ini menyoroti klaim bahwa banyak teknologi pengawasan yang diterapkan di Amerika Utara disebut-sebut sebagai ‘teruji di medan perang’ di Palestina. Hal ini memunculkan kekhawatiran serius tentang asal-usul dan implikasi etis dari teknologi tersebut.
Peningkatan Drastis Penggunaan Teknologi Microsoft oleh ICE
Laporan dari The Guardian mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu hanya enam bulan, ICE telah melipatgandakan jumlah data yang disimpan pada platform komputasi awan Microsoft Azure. Peningkatan drastis ini terjadi bersamaan dengan membengkaknya gudang senjata teknologi pengawasan mereka.
Ketergantungan ICE yang semakin besar pada teknologi Microsoft menjadi titik fokus utama protes. Para pengunjuk rasa NOAA, termasuk Ibtihal, seorang mantan insinyur perangkat lunak di Microsoft dan organisator kampanye, menyerukan pertanggungjawaban korporasi atas peran mereka dalam mendukung praktik yang mereka sebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Kampanye No Azure for Apartheid terus mengadvokasi transparansi dan etika dalam penggunaan teknologi, khususnya oleh entitas pemerintah dan militer. Mereka mendesak Microsoft untuk meninjau kembali kemitraan yang dapat berkontribusi pada penindasan dan pengawasan yang tidak proporsional.