Pekan ini, para pekerja teknologi yang tergabung dalam kampanye No Azure for Apartheid (NOAA) melakukan aksi protes dan piket informasional di kantor pusat global Microsoft di Redmond, Washington. Mereka menuntut agar Microsoft membatalkan semua kontrak yang menyediakan dukungan teknologi untuk apa yang mereka sebut sebagai “pembersihan etnis” di Palestina oleh Israel dan “kampanye teror” oleh Immigration and Customs Enforcement (ICE) di Amerika Serikat. Aksi ini menyoroti klaim bahwa banyak teknologi pengawasan yang digunakan di Amerika Utara disebut sebagai “teruji di medan perang” di Palestina.
Penggunaan Teknologi Pengawasan dan Keterkaitannya dengan Palestina
“Banyak teknologi pengawasan yang datang untuk kita di Amerika Utara dibingkai sebagai ‘teruji di medan perang’ di Palestina,” ujar Ibtihal, seorang mantan insinyur perangkat lunak di Microsoft dan penyelenggara kampanye NOAA. Klaim ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai etika dan implikasi penggunaan teknologi tersebut terhadap hak asasi manusia. Kampanye NOAA menyoroti bagaimana teknologi ini, yang dikembangkan dan disempurnakan dalam konteks konflik, kemudian dipasarkan untuk penggunaan domestik, termasuk oleh lembaga seperti ICE.
Peningkatan Ketergantungan ICE pada Teknologi Microsoft Azure
Menurut laporan The Guardian, dalam kurun waktu enam bulan saja, Immigration and Customs Enforcement (ICE) telah melipatgandakan jumlah data yang disimpan pada platform cloud Microsoft Azure lebih dari tiga kali lipat. Peningkatan drastis ini terjadi bersamaan dengan membengkaknya “gudang senjata” teknologi pengawasan ICE. Hal ini memicu kekhawatiran tentang sejauh mana Microsoft terlibat dalam operasi pengawasan ICE yang menuai kontroversi, khususnya terkait penindasan migran di Amerika Serikat.
Tuntutan Kampanye No Azure for Apartheid
Aksi protes NOAA di kantor pusat Microsoft merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendesak perusahaan teknologi agar bertanggung jawab atas dampak produk dan layanannya. Tuntutan utama mereka adalah agar Microsoft mengakhiri semua kontrak yang secara langsung atau tidak langsung mendukung operasi Israel di Palestina dan kampanye ICE di AS. Para aktivis berpendapat bahwa dengan menyediakan infrastruktur cloud dan layanan teknologi lainnya, Microsoft secara efektif memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia. Kampanye ini juga menyoroti peran kritisi pekerja teknologi dalam mendorong perusahaan untuk memegang teguh nilai-nilai etika dan keadilan sosial.