BERLIN – Kanselir Jerman Friedrich Merz bersiap untuk kunjungan diplomatik yang sangat krusial ke Tiongkok, sebuah perjalanan yang akan menguji kemampuan kepemimpinannya dalam menavigasi kompleksitas hubungan internasional. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing, serta adanya potensi perubahan lanskap politik global dengan bayang-bayang kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, Merz dihadapkan pada tugas berat: menyeimbangkan kepentingan ekonomi Jerman dengan nilai-nilai demokrasi dan tuntutan strategis dari sekutu Baratnya.
Kunjungan ini bukan sekadar pertemuan bilateral biasa. Merz, sebagai pemimpin ekonomi terbesar di Eropa, harus dengan cermat menempatkan Jerman dalam posisi yang memungkinkannya mempertahankan hubungan perdagangan vital dengan Tiongkok, sekaligus tidak mengorbankan aliansi transatlantik yang mendalam dengan Amerika Serikat. Ini adalah tindakan berjalan di atas tali (tightrope) yang membutuhkan kecermatan diplomasi tingkat tinggi, terutama ketika Uni Eropa sendiri sedang berjuang merumuskan pendekatan yang koheren terhadap Tiongkok.
Dilema Ekonomi dan Geopolitik Jerman
Jerman memiliki ikatan ekonomi yang mendalam dengan Tiongkok, pasar yang sangat penting bagi industri otomotif, mesin, dan kimia Jerman. Ekspor ke Tiongkok menyokong ribuan pekerjaan di Jerman, dan banyak perusahaan besar Jerman memiliki investasi signifikan di sana. Namun, ketergantungan ini juga menimbulkan kerentanan, terutama di tengah kekhawatiran tentang praktik perdagangan yang tidak adil, pencurian kekayaan intelektual, dan risiko geopolitik yang meningkat, seperti ketegangan di Selat Taiwan.
Pemerintah Jerman di bawah Kanselir Olaf Scholz, dan dengan dukungan Merz, telah mengadopsi strategi "de-risking" terhadap Tiongkok. Strategi ini berbeda dengan "decoupling" (pemisahan total) yang diadvokasi beberapa pihak di Washington. "De-risking" bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kritis Jerman pada rantai pasok Tiongkok di sektor-sektor strategis, seperti bahan baku tertentu atau teknologi vital, tanpa memutuskan hubungan ekonomi secara keseluruhan. Namun, penerapannya masih menjadi perdebatan internal dan eksternal, dengan beberapa pihak menganggapnya terlalu lambat atau tidak cukup ambisius.
- Ketergantungan Ekonomi: Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Jerman selama bertahun-tahun, menyumbang signifikan terhadap PDB Jerman.
- Isu Hak Asasi Manusia: Pelanggaran HAM di Xinjiang dan Hong Kong menjadi sorotan global, menciptakan tekanan moral dan politik pada Berlin.
- Ancaman Keamanan: Ekspansi militer Tiongkok dan klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan memicu kekhawatiran di kalangan sekutu Barat, termasuk Jerman.
Bayangan Trump dan Tantangan Eropa
Salah satu elemen kunci yang membuat kunjungan Merz ini semakin kompleks adalah prospek kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Kepresidenan Trump sebelumnya ditandai dengan kebijakan "America First" yang agresif, termasuk tarif perdagangan, kritik terhadap NATO, dan tekanan pada sekutu Eropa untuk memilih sisi dalam persaingan AS-Tiongkok. Jika Trump kembali berkuasa, Eropa kemungkinan besar akan menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mengurangi hubungan dengan Tiongkok, bahkan jika itu merugikan kepentingan ekonominya sendiri.
Kondisi ini menempatkan Eropa, dan khususnya Jerman, dalam posisi yang sulit. Eropa berupaya mencari "otonomi strategis" – kemampuan untuk bertindak secara independen dalam urusan luar negeri dan keamanan, terlepas dari Washington atau Beijing. Namun, mewujudkan otonomi ini memerlukan persatuan internal yang kuat di antara negara-negara anggota Uni Eropa, sesuatu yang seringkali sulit dicapai mengingat beragamnya kepentingan nasional.
Agenda Kunjungan dan Harapan Hasil
Selama di Tiongkok, Merz diperkirakan akan mengangkat berbagai isu penting. Selain dialog tentang kerja sama ekonomi dan iklim, ia juga harus menyuarakan keprihatinan Jerman dan Uni Eropa mengenai praktik-praktik yang dianggap tidak adil, seperti subsidi industri Tiongkok yang dapat mendistorsi pasar global, atau pembatasan akses pasar bagi perusahaan asing. Isu-isu hak asasi manusia, terutama di Xinjiang dan Hong Kong, juga tidak dapat diabaikan, meskipun Beijing biasanya menolak intervensi dalam apa yang dianggapnya sebagai urusan domestik.
Merz juga akan berusaha memahami lebih dalam posisi Tiongkok terkait perang di Ukraina. Dukungan Tiongkok terhadap Rusia telah menjadi poin gesekan besar dengan Eropa dan Amerika Serikat. Eropa berharap Tiongkok dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendorong penyelesaian damai, meskipun harapan ini seringkali menemui kendala. Dialog mengenai stabilitas regional, termasuk situasi di Taiwan, juga akan menjadi bagian dari agenda, mengingat dampaknya yang potensial terhadap rantai pasok global dan keamanan internasional.
Kunjungan ini merupakan kesempatan bagi Jerman untuk menegaskan kembali prinsip-prinsipnya, sekaligus menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dengan kekuatan ekonomi dan geopolitik global yang semakin dominan. Hasil dari kunjungan ini akan diamati dengan seksama, tidak hanya di Berlin dan Beijing, tetapi juga di Brussels dan Washington, sebagai indikator arah kebijakan luar negeri Jerman dan Eropa di masa depan.
Untuk memahami lebih lanjut tentang dinamika hubungan Uni Eropa dan Tiongkok, Anda dapat membaca analisis mendalam dari Reuters mengenai KTT Uni Eropa-Tiongkok yang baru-baru ini membahas isu-isu serupa.